Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang)
Abstract
One of the government's efforts to increase state revenue from taxes is to hold a Voluntary Disclosure Program. This research focuses on the response of entrepreneurs to PKP status in Kupang City, NTT. Taxpayers, in this case, Taxable Entrepreneurs (PKP), know and welcome the Voluntary Disclosure Program (PPS) or volume II tax amnesty. The research was conducted using a qualitative research method where researchers visited taxpayer shops centred in Kupang, NTT, to see the participation and response of the community to the PPS program. The entrepreneurs gave different but quite positive responses to the implementation of the PPS program. They took advantage of this program to avoid administrative sanctions that they would face if there was a tax audit to be conducted on their business and used this opportunity to further develop their business. Of the many responses from entrepreneurs, several entrepreneurs were of the opinion that the implementation of the PPS program could be better for entrepreneurs, especially those with taxable status in small areas such as their towns. They believe the government is only trying to take advantage of their wealth reporting. Therefore, they should make the best use of this program, so they do not feel disadvantaged.
References
Andrian, R. (2016. Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (skripsi)
Ayers, B., Seidman, J., & Towery, E. (2019). Tax Reporting Behavior under Audit Certainty. Contemporary Accounting Research. 36(1). 326-358
Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. Media Akuntansi Perpajakan.4(2). 61-73
Boubaker, S., Hamrouni, A., & Liang, Q-B. (2015). Corporate Governance, Voluntary Disclosure, And Firm Information Environment. The Journal of Applied Business Research. 31(1). 89-102.
Devano, S. dan Rahayu, S.K. (2006). Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu). Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup.
Dewi dan Noviari. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. Universitas Udayana Bali. 19(2), 1378-1405.
Erwinsyahbana, T., & Ramlan. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Persfektif Filsafat Konstruktivis. Borneo Law Review. 1(1). 1-19
Estiningsih, W., & Purba, I. S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM). Sosio e-kons. 6(2). 123-134
George, D., Ioannis, S., Dimitra, K., & Ioannis D. (2015). Tax audit effectiveness in Greek firms: Tax auditors' perceptions. Journal Of Accounting and Taxation. 7(7). 123-130.
Harjo, D. (2019). Buku perpajakan Indonesia, Edisi Kedua. Mitra wacana media.
Hasanah, U., Na’im, K., Elyani., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. Riset&Jurnal Akuntansi. 5(2). 706-716.
Insan, I. H., & Maghjin, T. N. (2018). Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta 242-Permasalahannya. Pakuan Law Review. 4(2). 242-311
Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dlama Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. Pengmasku. 1(2). 86-93
Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Administrative Law & Governane Journal. 2(1). 47-59
James, A. (2003). Tax Policy Analysis: The Introduction Of a Russian Tax Amnesty. International Studies Program. 98(6). 1-9.
Jatmiko. A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
Kowel, V, A., Kalangi, L., & Tangkuman, S, J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Emba. 7(3). 4251-4260
Kurniawan, B, R., Juanda, B., & Bakhtiar, T. (2019). Kajian Kebijakan Pengampunan Pajak dengan Pendekatan Eksperimental. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. 19(1). 21-48
Mappadang, A., Usino, W., & Adi, P, D, P. (2022). Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara. 3(1). 45-54
Maria, P, M., & Nurlaela, S. (2021). Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal IAKP. 2(2). 170-182
Meliawati, A., & Waluyo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. Ultimaccounting : Jurnal Ilmu Akuntansi. 5(1). 1-18.
Muliari, N.K. dan Putu E. S. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.
Ngadiman dan Huslin, 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02. http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/. Universitas Tarumanegara.
Purba, C, V, J., & Yusuf, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wpop dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Medidasi. Media Ekonomi. 22(1). 9-24
Putri, A., Rinaldi., & Sofiani, V. (2021). Peranan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi. 4(1). 46-60.
Ragimun. 2016. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sakti .N.W dan Asrul Hidayat. 2016. Tax Amnesty itu Mudah. Jakarta : Visimedia.
Soemarso S.R. 1998. “Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia”. Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia. 40(3), 333 – 368.
Suandy, E. (2016). Hukum Pajak,Edisi 7. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
Sudirjo, F. (2021). Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Juristic. 2(2). 129-139
Sulistiowati dan Syaiful. 2018. Mengungkap Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty. Journal of Islamic Accounting and Tax. 1 (2). 103-118.
Suyastini, N, L., Sudiartana, I, M., & Dicriyani, N, L. (2021). Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final, Terhadap Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Keikutsertaan Wajib Pajak. Jurnal KARMA. 1(5). 1597-1609.
Wisegeek. 2014. What is tax amnesty? Available from: http://www. wisegeek.com/what-istax-amnesty.htm. (Akses pada 07 Oktober 2022).
Copyright (c) 2023 Management and Sustainable Development Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright @2021. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. Copyrights of all materials published in MSDJ are freely available without charge to users or / institutions. Users are allowed to read, download, copy, distribute, search, or link to full-text articles in this journal without asking by giving appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. All of the remixes, transform, or build upon the material must distribute the contributions under the same license as the original.
